Sidang Skandal Dana BI.

Mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Hamka Yandhu, mengaku selalu melaporkan setiap tindakannya saat menerima dan membagikan uang kepada Paskah Suzetta, yang ketika itu Wakil Ketua Komisi Bidang Keuangan.
"Apa yang saya lakukan saya laporkan kepada beliau (Paskah)," kata Hamka dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari Rabu, 3 Desember 2008.

Bersama Antony Zeidra Abidin, Hamka Yandhu didakwa telah menerima dana senilai Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia (BI).
Dana miliaran rupiah itu merupakan bagian dari aliran dana bank sentral senilai Rp 100 miliar. Uang itu kemudian dibagikan kepada anggota Komisi IX DPR periode 1999 - 2004, dan sebagian lagi diterima Rusli Simanjuntak, yang saat itu berposisi sebagai Kepala Biro Gubernur BI.

Hamka mengaku pernah diperintah Paskah mengantarkan Rp 500 juta untuk Chandra Wijaya. Chandra adalah anggota Panitia Khusus Amandemen Rancangan Undang-Undang BI dari Fraksi PDI Perjuangan. "Saya disuruh Paskah mengambil dari sebagian dana pemberian BI."
Pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan dari Hakim Hendra Yospin. "Kenapa Paskah mengatur pemberian uang ini?" kata Hakim.
Hakim terus mencecar Hamka mengenai siapa koordinator pembagian uang ini.
"Paskah koordinator atau bukan?" tanya Hakim. Hamka mengaku tidak tahu.
Sebelumnya, Hamka juga menyatakan telah memberikan uang jatah untuk Paskah senilai Rp 1 miliar.

Paskah Suzetta, yang kini menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, berulangkali membantah tudingan Hamka.
Dalam pemeriksaan maupun di muka persidangan, Paskah mengaku tak tahu menahu mengenai adanya aliran dana BI ke DPR.
Pada 28 November lalu, Paskah kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas tersangka para mantan Deputi Gubernur BI.
"Keterangan saya hampir mirip dengan saat saya menjadi saksi bagi Hamka Yandhu dan Antony Zeidra," katanya.

Adapun Antony, hingga persidangan kemarin tetap kukuh pada pernyataannya bahwa uang yang diterimanya dari BI tidak berkaitan dengan amandemen Undang-Undang BI.
"Uang itu bantuan dari BI karena anggota DPR butuh dana besar untuk pemilu," kata Antony.
"Apa hubungan antara DPR, BI, dan pemilu?" Apakah itu bisa dikaitkan?" Hakim Moerdiono mencecarnya.
Antony mengakui bahwa ketiga hal tersebut tidak bisa dikaitkan. Meski demikian, Antony tetap menyatakan uang tersebut diberikan karena BI merasa berempati atas kebutuhan dana DPR.

Keterangan Antony disangkal Hamka Yandhu. "Uang tersebut diberikan BI berkaitan dengan diseminasi Undang-Undang BI dan pembahasan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)," kata Hamka.
Sambil menangis, Hamka Yandhu mengaku menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya.
"Saya mohon maaf, terutama kepada konstituen saya," kata dia dengan tangan bergetar.

Antony juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, pemberitaan media atas kasus ini telah menyebabkan kakak perempuannya kaget hingga meninggal dunia.