Deklarasi Anti Korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Jasin akan menggalang deklarasi anti korupsi dengan melibatkan instansi yang memiliki integritas rendah. Dia menjelaskan ke 10 instansi itu diharapkan mempresentasikan perbaikan dan kemajuan pelayanan publik yang sudah dicapai. “Kami berharap Menteri atau Pimpinan Instansi yang akan presentasi,” kata Jasin.

Kesepuluh instansi yang diundang adalah
Departemen Kesehatan,
Departemen Hukum dan HAM,
Departemen Agama,
Polri,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Departemen Dalam Negeri,
Departemen Perhubungan, dan
Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, KPK juga mengundang 33 Gubernur seluruh Indonesia, Pasalnya, KPK menilai kesadaran anti korupsi di Indonesia masih rendah.
Wakil Ketua KPK Haryono menambahkan, deklarasi itu ditujukan bagi aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, termasuk para penyelenggara Negara. “Deklarasi itu semacam janji.”
Haryono menegaskan, deklarasi itu menjadi alat untuk mengingatkan para penegak hokum dan penyelenggara negara untuk tidak berperilaku koruptif. “Bila di lain waktu apa yang dijanjikan tidak terbukti, kita bersama-sama akan meminta pertanggungjawaban,” kata Haryono.
Haryono menyebutkan, isi deklarasi antara lain kesediaan untuk :

Tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang bisa merugikan keuangan negara,
Tidak menerima suap,
Tidak melakukan penggelapan dalam jabatan,
Tidak melakukan pemerasan,
Tidak menerima gratifikasi,
Tidak berbuat curang,
Tidak melakukan kolusi dengan penyelenggara negara.