KPK akan mengusut rekening liar di sejumlah Departemen dan Lembaga Pemerintah setelah mereka mendapat laporan dari Pemerintah. “Kami akan mendalami dan mencermati indikasi korupsinya,” kata Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin.
Tim Penertiban Rekening telah menyerahkan 260 rekening senilai Rp 314,223 miliar dan USD 11,024 juta ke KPK, Kamis 18 Desember 2008. “Rekening itu diduga disalahgunakan dan berpotensi merugikan negara,” ujar Ketua Tim Penertiban Rekening Pemerintah Hekinus Manau.
Menurut Hekinus-yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Keuangan RI, penyerahan itu dilakukan karena Tim sudah menyerah. Sebab, sejumlah peringatan yang disampaikan ke Departemen dan Lembaga Negara tidak pernah diindahkan.
Selain itu, ada kemungkinan kerugian negara.
Hekinus mengungkapkan, dari 26o rekening, sebanyak 102 rekening terdapat di Mahkamah Agung (MA). “Nilainya belum diketahui karena mereka tidak mau menyerahkan,” katanya.
Sebanyak 32 rekening ada di Departemen Pertanian yang tak diketahui nilainya.
Mengenai kemungkinan indikasi pidana, menurut Hekinus, itu tergantung hasil penyidikan KPK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam pemaparan dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006 dan 2007 di depan Panitia Anggaran DPR RI, Rabu 17 Desember 2008, mengaku telah menginventarisasi 32.570 rekening. Nilainya mencapai Rp 36,76 triliun, USD 685,236 juta, dan £ 462,938 ribu.
Kamis 18 Desember 2008, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengaku telah menertibkan rekening liar yang ada di Departemennya. Namun, dia menegaskan akan menyambut dengan tangan terbuka jika KPK melakukan pemeriksaan.
Juru bicara MA Djoko Sarwono, mengakui adanya rekening yang diduga liar itu. “Saya tidak tahu angkanya persis. Harus saya pelajari dulu,” katanya.
Adapun juru bicara BP Migas Amir Hamzah, mengaku tidak mengetahui adanya rekening liar atas nama BP. Migas senilai USD 10.702 juta.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar