TKI Bebas Pajak Penghasilan (PPh)

Bro and sis, selama ini sering terjadi kesimpang-siuran terkait status Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, apakah berstatus subyek pajak dalam negeri atau subyek pajak luar negeri. Guna memberi kepastian hukum, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak tertanggal 12 Januari 2009 Nomor PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan PPh bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Semoga aturan tersebut membuat kita makin pintar.

Peraturan tersebut mencantumkan bahwa pekerja Indonesia di luar negeri (TKI) tidak akan dikenai pajak penghasilan yang diperoleh semasa berada di luar negeri, jika masa kerja TKI di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. TKI dalam hal ini termasuk dalam kategori subyek pajak luar negeri.
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri dan telah dikenai pajak luar negeri, tidak dikenai pajak penghasilan di Indonesia. Selain itu, TKI berstatus Wajib Pajak (WP) luar negeri juga tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Mereka hanya akan dikenai pajak-pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

Namun, untuk penghasilan TKI dari Indonesia dan berstatus WP dalam negeri, akan tetap dikenai pungutan PPh baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum dan wajib menyampaikan SPT.