Dana eks Yayasan Dana Tunjangan Pesangon Minyak dan Gas (YDTP Migas) akan dikembalikan kepada pekerja yang berhak menerima dengan batas waktu yang tengah dalam pembahasan. Jika tidak diselesaikan, dana itu akan dikembalikan ke kas negara; demikian penjelasan Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) hari Senin, 12 Januari 2009.
Dana eks YDTP Migas sebesar lebih dari Rp 139 miliar pada 21 rekening didata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rekening liar, tetapi Itjen Depnakertrans menuturkan bukan rekening liar karena telah dilaporkan ke Depkeu sesuai Peraturan Menkeu No. 58/2007 tentang Penertiban Rekening.
“Sesuai saran Ketua Tim Penertiban Rekening pada 9 Oktober 2008 telah disetor ke Bendahara Umum Negara dana pengembangan dari bunga bank dan bunga deposito sebesar Rp 68,8 miliar dari tujuh rekening,” ujarnya. Dana yang menjadi milik 135.797 pekerja adalah sebesar Rp 65,54 miliar dan akan dikembalikan sesuai dengan data klaim yang ada. Bahkan, lanjutnya, Tim Pengelola Dana eks YDTP Migas mengusulkan adanya biaya operasional sebesar Rp 4,99 miliar diambil dari dana yang masih dikelola oleh tim.
Saat ini, dana tersebut dalam proses pengakhiran dengan membentuk Tim Pengakhiran Pengelolaan Dana eks YDTP Migas yang keanggotaannya melibatkan unsur Depnakertrans, Departemen ESDM, BP Migas, Ditjen Perbendaharaan Negara Depkeu.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar