Bank Indonesia (BI) sama sekali belum merespons surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempertanyakan keberadaan Yayasan-Yayasan mili BI.
Padahal, salah satu Yayasan BI yaitu Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) bermasalah karena adanya aliran dana Rp 100 miliar milik YPPI ke para mantan pejabat BI dan anggota DPR.
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar berharap dengan pengurus barunya, BI lebih terbuka dan memberikan data yayasan serta akta notaris lengkap seperti yang diminta KPK dan diharapkan Januari 2009. “Departemen Pertanian saja yang punya 11 (sebelas) yayasan cepat balas surat KPK,” ujar Haryono.
Haryono menegaskan KPK akan mengejar semua instansi dan lembaga pemerintah yang telah dikirimi surat, sebagai upaya menertibkan semua yayasan yang ada di lembaga pemerintah. Dia menilai mereka yang telah menjawab surat KPK mempunyai itikad baik dan transparan.
KPK akan mengevaluasi status, pengelolaan aset, keuangan, dan pengurusnya. “Jangan sampai seperti kasus BI, menggerogoti keuangan negara,” kata Haryono.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar