Komentar 2 : untuk apa pemekaran daerah?

Menurut saya, pemekaran wilayah bukanlah suatu hal yang tabu untuk dilakukan apabila alasannya benar-benar logis. Kita perlu memperhatikan keadaan geografis di Indonesia sangat beragam, dimana kondisi tersebut bisa jadi membuat pemerintahan untuk melakukan pelayanan, sehingga kebutuhan pemekaran adalah suatu hal yang wajar.
Indonesia sudah berpengalaman melakukan pemekaran dengan proses yang bagus. Jawa Timur sendiri sudah pernah mengalami penambahan dua kota baru dengan proses yang menurut saya baik, yaitu kota Batu dan kota Jember. Meskipun, katanya menimbulkan beberapa permasalahan.
Untuk Jawa Barat, kita bisa melihat pengalaman pembentukan kota Depok. Pemekaran tersebut dilakukan setelah menjadi Kota Administratif (Kotif) terlebih dahulu, sebelum menjadi kota yang paripurna.

Hanya saja saat ini pemekaran tidak melalui proses sebagaimana sebelumnya, dimana seluruh perangkat pendukungnya harus telah tersedia dan hal tersebut menjadi insentif bagi semua pihak, khususnya elite politik dalam hal ini DPRD untuk mendorong terjadinya pemekaran.
Iming-iming 50-an anggota DPRD baru, plus kepala daerah, terlalu mewah untuk diliwatkan oleh partai politik manapun. Elit birokasipun mendorong pemekaran, karena akan ada jabatan-jabatan baru. Proses tersebut pada umumnya tidak mengutamakan kepentingan rakyat, karena hanya rakyatlah satu-satunya pihak yang tidak berambisi untuk menduduki jabatan tertentu.
Akibatnya, rakyat hanya tinggal mengundi nasib saja. Jika pemekaran berhasil mensejahterakan rakyat, mereka akan sangat bahagia. Tetapi jika sebaliknya, terbukti bahwa pemekaran tidak membawa perubahan membaik terhadap taraf hidup rakyat.

Bukti lain bahwa rakyat tidak dipikirikan kepentingannya dengan belum/tidak ada satupun elite yang terpikir untuk mengusulkan penggabungan wilayah.
Padahal dengan kondisi otonomi berada di Daerah Tingkat 2 (Dati 2), alasan penggabungan wilayah menjadi sangat relevan karena akan diperoleh penghematan besar jika hal tersebut dilakukan.
Contoh sederhana, ketika terjadi pemecahan kota Batu di Jawa Timur. Salah satu sumber masalah adalah pelayanan PDAM bagi Kabupaten Malang berada di kota Batu. Hal tersebut menyebabkan Pemda Malang perlu melakukan investasi baru untuk membuat PDAM.
Atau contoh lain, banjir yang melanda Jakarta disebabkan permasalah di daerah penyangga. Meskipun di Jakarta sendiri juga membuat masalah, antara lain tidak adanya moratorium pembangunan gedung tinggi, pengalihan fungsi jalur hijau, situ-situ yang tidak optimal bahkan cenderung berkurang jumlahnya.

Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa terdapat beberapa masalah. Seperti yang saya ikuti mengenai kondisi Tangerang Selatan dan Mandau-Riau.
Sarana infrastrukturnya memang parah keadaannya, padahal kedua wilayah tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintahannya.
Namun, keadaan tersebut seharusnya bisa diatasi tanpa perlu dilakukan pemekaran.
Biaya membuat jalan seharusnya tersedia lebih banyak, apabila kita tidak perlu membuat pemerintahan baru. Gedung sekolah akan tersedia lebih banyak, apabila kita tidak membiayai satu DPRD baru.
Pemekaran seharusnya menjadi jalan darurat apabila pemerintah yang ada tidak bisa dan tidak mungkin didorong untuk lebih efektif lagi dalam menyelesaikan persoalan di daerahnya.